Komisi II DPR RI juga menggelar kunjungan kerja ke luar negeri selama masa reses kemarin. Komisi pergi ke India untuk belajar soal kependudukan. Anggota komisi Abdul Malik Harmain mengatakan dalam kunjungan 3-7 Mei lalu, komisi melakukan sejumlah pertemuan dengan Duta Besar RI di India dan atase kemiliteran India.
Perdana menterinya saja pakai Suzuki Baleno.
"Kunjungan kita ke India itu sebenarnya kita ingintransfer experience tentang beberapa hal yang dilakukan di India," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (11/5/2011).
Politisi PKB ini menggambarkan komisi belajar tentang penerapan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, pemungutan suara elektronik (e-voting) serta proteksi negeri asal Taj Mahal itu terhadap karya industri dan teknologi sendiri.
Menurut Harmain, anggota DPR melihat bahwa India mampu menerapkan KTP elektronik one-person-one untuk 250 juta jiwa meski total penduduknya sudah mencapai 1,2 miliar jiwa. India sudah menargetkan seluruh penduduknya akan memiliki akun KTP elektronik hanya dengan anggaran Rp 19 triliun. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi warganya dengan valid. Rombongan juga sempat mengunjungi perusahaan yang mengelola KTP elektronik.
"Artinya kalau kita merujuk ke India, sebetulnya mungkin KTP eletronik di Indonesia bisa diterapkan dengan biaya Rp 5 triliun ke bawah dengan perbandingan jumlah penduduk India 1,2 miliar hanya Rp 19 triliun," tambahnya.
Harmain juga mengatakan rombongan komisi memperoleh masukan berharga tentang penerapan pemungutan suara elektronik. Hanya dalam hitungan jam, mereka sudah memperoleh hasilnya. Bahkan, lanjutnya,, mereka sempat menyaksikan langsung penerapannya.
Indonesia Bisa
Menurut Harmain, Indonesia sebenarnya juga mampu untuk melakukan sistem elektronik dalam pendataan penduduk dan pemungutan suara seperti yang diterapkan di India. Semuanya tergantung keinginan yang kuat dari pemerintah. "Tinggal pemerintahnya mempunyai good will atau enggak, punya keinginan politik enggak untuk menerapkan itu. India saja dengan jumlah penduduk 1,2 miliar jiwa mampu kok dan mampu menjalankan pemilu tiga sampai empat kali pemilu dengan elektronik voting. Masa Indonesia dengan penduduk 250 juta saja tidak," tegasnya.
Menurut Harmain, Indonesia sebenarnya juga mampu untuk melakukan sistem elektronik dalam pendataan penduduk dan pemungutan suara seperti yang diterapkan di India. Semuanya tergantung keinginan yang kuat dari pemerintah. "Tinggal pemerintahnya mempunyai good will atau enggak, punya keinginan politik enggak untuk menerapkan itu. India saja dengan jumlah penduduk 1,2 miliar jiwa mampu kok dan mampu menjalankan pemilu tiga sampai empat kali pemilu dengan elektronik voting. Masa Indonesia dengan penduduk 250 juta saja tidak," tegasnya.
Sementara itu, anggota dewan juga menilai India sangat memproteksi karya industri dan teknologi dalam negerinya sehingga bisa maju pesar. India bahkan sudah mampu membuat dan menjaga keberlanjutan produksi transportasi dalam negerinya, seperti Tata, Indigo dan Bajaj. Para pejabat pun memakai mobil-mobil produksi dalam negeri sendiri. "Perdana menterinya saja pakai Suzuki Baleno," tambahnya.
Harmain menegaskan, alasan komisi ke India kuat. Negara ini dinilai tak jauh berbeda kondisinya dengan Indonesia. India dan Indonesia sama-sama negara berkembang dan juga menganut paham demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.Sumber Referensi :
http://nasional.kompas.com/
sekarang telah hadir Let Us Study Versi Mobile untuk Study Holic
0 komentar:
Posting Komentar